SPMB dan Marketing

( Oleh : Zul Amri, SE* )

Kompetisi/persaingan sedang melanda dunia pendidikan. Setiap tahun, saat lulusan SMA dan SMK bersaing/berlomba untuk mendapatkan Perguruan Tinggi favorit, dan pihak perguruan tinggi pun berlomba-lomba mempromosikan diri untuk mendapatkan calon mahasiswa.

Seperti layaknya di perusahaan, banyak perguruan tinggi mempunyai tim pemasaran khusus meski mereka kadang agak sungkan menggunakan istilah marketing. Di beberapa Perguruan Tinggi swasta (PTS), tim pemasaran ini bekerja penuh waktu secara profesional dengan armada lengkap mulai dari petugas promosi, desainer brosur. Selain itu, mereka juga mengoordinasi dosen dan wakil mahasiswa dari semua program studi yang ada dan melibatkan beberapa di antaranya dalam aneka kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus. Beberapa dosen pun tidak segan-segan menjalankan peran sebagai petugas promosi jurusan dalam kemasan seminar maupun ataupun perlombaan tingkat SLTA.

Tim pemasaran juga melakukan perjalanan ke luar kota bahkan ke luar Provinsi dalam rangka "Manjapuik Bola". Sekarang adalah era perguruan tinggi berburu calon mahasiswa. Upaya pemasaran tidak hanya terbatas pada kegiatan promosi sesaat, tetapi juga strategi jangka panjang berupa program menjalin relasi (hubungan yang baik) dan kerja sama dengan SMA/SMK. Dalam beberapa tahun belakang, para kepala Sekolah dan guru di SMA/SMK menjadi orang penting yang diperhatikan dan dimanjakan. Perguruan tinggi menggelar berbagai seminar tahunan dan mengundang mereka dengan menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi. Ada pula perguruan tinggi yang melakukan kerja sama secara berkesinambungan misalnya program praktek kerja lapangan mahasiswa yang ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Program kerja sama ini diharapkan bisa menanamkan kepercayaan di kalangan guru dan siswa SMA dan membuat mereka mengingat perguruan tinggi itu untuk dipilih di kemudian hari. Berbicara soal promosi, tidak ada yang nomor nomor dua. Masing-masing perguruan tinggi berupaya menampilkan keunggulan dan nilai jual. Kepala SMA/SMK, calon mahasiswa, dan orangtua perlu mencermati persaingan antar-perguruan tinggi dengan cerdas, bijak, dan mempelajari tiap tawaran dengan kritis agar bisa membuat keputusan dan pilihan yang paling baik dan sesuai di antara semua alternatif yang ada.

Tugas Tim pemasaran bukan hanya terbatas bagaimana mempromosikan/menyebar brosur sebanyak mungkin. Namun lebih dari itu , yakni bagaimana menjual produk (mempromosikan jasa pendidikan) semaksimal mungkin dengan diiringi cara pelayanan yang baik. Hal ini berguna dalam mengantisipasi faktor jangka panjang yaitu dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan Konsumen (Pihak sekolah, calon mahasiswa dan orang tua) yang pada akhirnya dapat mempertahankan serta meningkatkan faktor penjualan (Penjualan jasa Pendidikan).

Dalam menunjang hal tersebut di atas, memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan dan konsumen sangatlah diperlukan. Namun, bukanlah suatu hal yang mudah untuk melaksanakannya, dikarenakan adanya faktor heteroginitas pada konsumen. Hal ini terdiri dari sudut keinginan yang berbeda, kemampuan untuk produk produk/jasa, domisili, Kualitas dan faktor lainnya. Di pihak yang lain, Pergguruan Tinggi mempunyai keterbatasan dalam kemampuan, sehingga tidak memungkinkan untuk melayani kebutuhan semua konsumen dengan baik dan akurat.

Selain dengan melakukan promosi, Pihak Perguruan Tinggi sebaiknya juga meningkatkan mutunya karena di jaman sekarang ini kalau lalai sedikit saja bisa ditinggalkan konsumen (Calon Mahasiswa), hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan :

1. melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan produk Perguruan Tinggi (Jasa Pendidikan) melalui perbaikan terhadap reputasi Perguruan Tinggi, kualitas lulusan, dan keadaan program studi dengan prospek lapangan kerja,

2. mengkaji kembali kebijakan harga (biaya kuliah) dan kesesuaiannya dengan manfaat yang ditawarkan kepada mahasiswa,

3. melakukan pengkajian ulang terhadap lokasi Perguruan Tinggi dan mengupayakan agar Perguruan Tinggi tersebut nyaman, bersih, sehat, dan indah,

4. Melakukan promosi untuk menarik minat calon mahasiswa, serta melakukan sosialisasi kemajuan lembaga yang telah dicapai Perguruan Tinggi dan mengadakan kompetisi-kompetisi menarik untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa yang sudah ada,

5. meningkatkan kompetensi, dosen, dan karyawan sesuai dengan bidang masing-masing, kemampuan berkomunikasi, sikap yang positif, dan pelayanan yang bermutu kepada semua pihak,

6. Memberdayakan semua fasilitas yang dimiliki Perguruan Tinggi secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan

7. meningkatkan manajemen pelayanan di segala bidang, ditunjang dengan SDM yang bekerja secara sinergis baik vertikal (hubungan pimpinan dan bawahan), maupun horisontal (hubungan kerja yang selevel). Dengan demikian, Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi Centre of Excellent yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.

* : Kabag Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat dan Team Marketing STKIP PGRI Sumatera Barat dalam Penerimaan Mahasiswa Baru.

Continue Reading...

“ Penerapan Sosial Protection di STKIP PGRI Sumatera Barat “

" Penerapan Sosial Protection di STKIP PGRI Sumatera Barat "
Oleh : Zul Amri, SE

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat", dan Pasal 34 – ayat 2 (amandemen keempat), bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga menugaskan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menyusun suatu Undang-undang SJSN. Tim SJSN telah menyusun suatu naskah akademik dan telah diserahkan kepada DPR dalam rangka pengajuan RUU SJSN. Cakupan naskah akademis tersebut meliputi jaminan sosial dengan pendekatan skema asuransi yang mewajibkan pekerja formal untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Sedangkan bagi Tenaga Kerja informal dan masyarakat miskin belum tercantum.

Berdasarkan hal tersebut, STKIP PGRI Sumatera Barat tidak ketinggalan dalam mengikutsertakan para staf pengajar dan karyawannya serta mahasiswa dalam jaminan sosial. STKIP PGRI Sumatera Barat merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah X dengan jumlah mahasiswa ±10.000 orang mahasiswa dengan jumlah Staf pengajar tetap sebanyak 220 orang dan 206 diantaranya adalah staf pengajar tetap Yayasan dan selebihnya staf pengajar tetap PNSD. Untuk jaminan sosial bagi mahasiswa, STKIP PGRI Sumatera Barat bekerja sama dengan Asuransi Bumi Syariah Cabang Padang dengan programnya yaitu asuransi kecelakan bagi mahasiswa. Sedangkan untuk Staf pengajar dan pegawai STKIP PGRI Sumatera Barat bekerja sama dengan PT. Jamsostek (Persero) Cabang Sumatera Barat dalam memberikan jaminan asuransinya dengan programnya yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), ,jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

1. Peran PT. Jamsostek (Persero) sebagai Perlindungan Sosial

   
   (social protection) bagi Staf Pengajar dan Karyawan STKIP PGRI Sumatera Barat
   

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi Staf Pengajar dan Karyawan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi Tenaga Kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan Tenaga Kerja. Sehingga dengan jaminan sosial ini menjadi factor pendorong bagi Staf pengajar dan karyawan STKIP PGRI Sumatera Barat dalam melaksanakan kewajibannya. Mereka tidak lagi berpikir biaya kesehatanya dan bahkan tentang biaya hidupnya di hari tua nanti. Dan bahkan sebelum adanya kerjasama dengan PT. Jamsostek banyak sekali dari staf pengajar dan karyawan STKIP PGRI Sumatera Barat yang ikut tes CPNS yang mana tujuannya adalah untuk jaminan masa depan sangat menjanjikan sebagai PNS.

Jaminan sosial Staf Pengajar dan Karyawan yang di dapat oleh staf pengajar dan karyawan STKIP PGRI Sumatera Barat dari PT. Jamsostek yaitu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), ,Kaminan Kematian (JK),Jaminan Hari Tua (JHT) , Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan cakupan pelayanan sebagai berikut :

1. Jaminan Hari Tua (JHT)
   
   Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan Staf Pengajar dan Karyawan karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat Staf Pengajar dan Karyawan mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
   
    Iuran Program Jaminan Hari Tua:
   

• Ditanggung STKIP PGRI Sumatera Barat = 3,7%
  
• Ditanggung Staf Pengajar dan Karyawan = 2%
  

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

 Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila Staf Pengajar dan Karyawan:

• Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
  
• Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
  
• Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
  

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
   
   Pemeliharaan kesehatan adalah hak Staf Pengajar dan Karyawan. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu Staf Pengajar dan Karyawan dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap Staf Pengajar dan Karyawan yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
   
   Manfaat JPK bagi STKIP PGRI Sumatera Barat yakni STKIP PGRI Sumatera Barat dapat memiliki Staf Pengajar dan Karyawan yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.
   
   Jumlah iuran yang harus dibayarkan:
   
   Iuran JPK dibayar oleh STKIP PGRI Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:
   

• Tiga persen (3%) dari upah Staf Pengajar dan Karyawan (maks Rp 1 juta ) untuk Staf Pengajar dan Karyawan lajang
  
• Enam persen (6%) dari upah Staf Pengajar dan Karyawan (maks Rp 1 juta ) untuk Staf Pengajar dan Karyawan berkeluarga
  
• Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
  

Cakupan Program

Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo
   
2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis
   
3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit
   
4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada Staf Pengajar dan Karyawan wanita berkeluarga atau  istri Staf Pengajar dan Karyawan peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).
   
5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh
   
6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa.
   

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
   
   Pemeliharaan kesehatan adalah hak Staf Pengajar dan Karyawan. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu Staf Pengajar dan Karyawan dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap Staf Pengajar dan Karyawan yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
   
   Manfaat JPK bagi STKIP PGRI Sumatera Barat yakni STKIP PGRI Sumatera Barat dapat memiliki Staf Pengajar dan Karyawan yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.
   
   Jumlah iuran yang harus dibayarkan:
   
   Iuran JPK dibayar oleh STKIP PGRI Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:
   

• Tiga persen (3%) dari upah Staf Pengajar dan Karyawan (maks Rp 1 juta ) untuk Staf Pengajar dan Karyawan lajang
  
• Enam persen (6%) dari upah Staf Pengajar dan Karyawan (maks Rp 1 juta ) untuk Staf Pengajar dan Karyawan berkeluarga
  
• Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
  

Cakupan Program

Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo
   
2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis
   
3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit
   
4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada Staf Pengajar dan Karyawan wanita berkeluarga atau  istri Staf Pengajar dan Karyawan peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).
   
5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh
   
6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa.
   

1. Jaminan Kematian (JK)
   
   Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri dari Rp 10 juta santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala.
   Program ini memberikan manfaat kepada keluargaStaf Pengajar dan Karyawan seperti :
   
   1. Santunan Kematian: Rp 10.000.000,-
      
   2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
      
   3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)
      

1. PenutupPelayanan Pemeriksaan Penunjang
   

Dengan adanya jaminan sosial bagi Staf pengajar dan karyawan STKIP PGRI Sumatera Barat sangat mempengaruhi sekali terhadap produktifitasnya di dalam bekerja, mereka tidak lagi memikirkan biaya kesehatan dan biaya hidup di hari tua nantinya. Dan disamping itu mereka tidak lagi merasa rendah diri dari Staf pengajar yang berstatus PNSD karena mereka sama –sama mempunyai jaminan sosial.

Continue Reading...

Demonstration Effect Dalam Mudik Lebaran Perantau Tanah Datar

Demonstration Effect Dalam Mudik Lebaran Perantau Tanah Datar

Oleh: Zul Amri, SE

1. Pendahuluan
   
   Banyak yang berubah di negeri ini, namun ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu tradisi mudik Lebaran. Hidup kaum urban di seluruh penjuru Tanah Air terasa belum lengkap jika Lebaran tidak menyempatkan diri mudik ke kampung halaman. Membawa oleh-oleh, memakai pakaian bagus, dan tentu cerita tentang betapa menariknya kota besar. Saat itulah kita menyaksikan atau turut terlibat dalam arus mudik yang luar biasa. Kita menyaksikan melonjaknya permintaan akan angkutan umum yang tajam, melonjaknya permintaan kebutuhan sandang, dan pangan yang juga tajam. Itu sebabnya, menjelang Lebaran harga-harga cenderung mengalami kenaikan. "Harganya lain, kan Lebaran," begitu biasanya jawaban yang lazim kita dengar. "Kan Lebaran" menjadi penanda, yang membedakan hari "Lebaran" dengan hari lainnya. Tentu Lebaran berbeda dengan hari-hari lainnya. Mereka merayakan "Hari Kemenangan" bersama keluarga dan seluruh sanak saudara setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa tidak ketinggalan pula bagi perantau minang yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Sehingga tidaklah heran apabila lebaran datang akan banyak sekali kita lihat mobil berseliweran di Kota Batusangkar dengan plat nomor dari luar Sumatera Barat. Biasanya perantau dari Tanah Datar banyak yang berdomisili di Pulau Jawa seperti: Jakarta,Tangerah, Bekasi, Depok dan sebagainya.
   
2. Demontrasion Effect dalam Mudik Lebaran
   
   Lebaran berbeda dengan hari-hari lainnya, seperti ada sebuah kecenderungan untuk merayakan hari kemenangan. Bukan hanya dalam artian religius, tetapi juga dalam artian material. Itu sebabnya, kita kemudian melihat sebuah pergerakan ekonomi yang-walau nilainya mungkin tak luar biasa besar-perputarannya amat signifikan. Tengok saja, bagaimana pada bulan Lebaran terjadi, uang primer biasanya mengalami peningkatan secara tajam. Ini umumnya lebih diakibatkan oleh meningkatnya bagian uang yang dipegang oleh masyarakat. Artinya, di sini suplai uang pun tak sepenuhnya bisa di kendalikan oleh Bank Indonesia, karena ada bagian yang lebih ditentukan oleh permintaan uang masyarakat. Indikator sederhana ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi bergerak.
   
   Di sisi lain, tentunya kita juga melihat harga meningkat karena kecenderungan meningkatnya permintaan, selain tentu saja harga meningkat juga karena " kebiasaan Lebaran". Syukurlah di tahun ini, walau kenaikan harga terjadi dan begitu juga kenaikan arus mudik dan sarana transportasi, sejauh ini kita tidak menemukan kasus-kasus yang luar biasa.
   
   Fenomena mudik yang telah berlangsung puluhan tahun ini juga menunjukkan bahwa hubungan emosional masyarakat dengan tempat kelahiran masih sangat kuat, tidak pernah terkikis oleh perjalanan waktu. Di negara maju, seperti Amerika Serikat juga terdapat tradisi semacam mudik seperti yang dilakukan masyarakat Indonesia dan dikenal dengan istilah home-coming. Namun home-coming ini tidak didasari oleh hubungan emosional yang kuat masyarakat di sana, namun semata oleh faktor kangen. Bentuknya tidak harus ke tanah kelahiran, tetapi dapat berupa acara reuni sekolah. Hubungan emosional mereka tidak sekuat hubungan masyarakat Indonesia dalam tradisi mudik, karena masyarakat AS mempunyai mobilitas yang sangat tinggi dan cepat.
   
   Fenomena mudik masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Tanah Datar, juga dilatarbelakangi oleh kecenderungan inward-looking yang sangat kuat. Sudah menjadi ciri masyarakat Minang, kecenderungan menengok ke belakang, memandang masa lampau, dan menatap ke dalam sangat kuat sehingga menimbulkan peningkatan aktivitas ekonomi akibat pengeluaran. Di satu sisi tentu tak ada yang salah dengan fenomena peningkatan aktivitas ekonomi akibat pengeluaran ini. Bukankah memang dalam beberapa tahun terakhir ekonomi tumbuh karena digerakkan oleh konsumsi. Jika memang benar begitu, bukankah ini pertanda baik? Jawabnya bisa jadi ya dan tidak. Ya, dalam arti ia menambah aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Ia tentunya berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Namun, ia mungkin juga mencerminkan pemborosan yang terjadi. Bisa dibayangkan, betapa banyak potensial tabungan yang hilang oleh aktivitas mudik ini. Bagi mereka yang berpendapatan tinggi, tentu bagian yang dibelanjakan hanya merupakan porsi kecil dalam total pengeluarannya. Namun, bagi mereka yang pendapatannya berada dalam garis subsisten atau pas- pasan, mudik berarti melepas tabungan.
   
   Dia bekerja dan hanya punya perhatian untuk hari ini, karena kemiskinannya, ia tidak mempedulikan masa datang. Hanya kadang-kadang untuk pengobat hati rindu ia mengenang kejayaan masa lampau yang didengarnya dari dongeng orang tua dulu. Dipandang dari dimensi sosial yang lain, fenomena mudik juga menjadi indikator ketergantungan desa pada kota. Status sosial menengah ke bawah di desa tidak mungkin dapat menaiki tangga sosial langsung ke lapisan elite lokal. Mengadu nasib ke kota merupakan salah satu jalan yang ditempuh agar mobilitas sosial dapat melalui "jalan tol" untuk naik tangga sosial.
   
   Boleh jadi di kota seseorang menempati strata sosial dari kelas bawah atau strata tengah. Ketika pulang ke desa, posisinya langsung masuk strata atas. Kita sering melihat banyak kaum urban yang sukses, misalnya menjadi juragan rumah makan, juragan Toko Kelontong dan lainnya yang banyak menjamur di berbagai kota.Seperti biasanya, kisah sukses harus dipamerkan ke komunitas asal. Mudik Lebaran adalah momentum paling tepat untuk maksud itu. Jadi merayakan kemenangan di hari Lebaran bukan hanya dalam arti religius, namun juga dalam segi material. Bagi yang belum sukses biasanya memilih untuk tidak mudik sampai ada identitas ekonomi atau status sosial yang bisa dipamerkan. Menjelang dan saat Lebaran terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup siginifikan, dengan konsumsi sebagai lokomotif penggerak. Uang primer mengalami peningkatan yang sangat tajam karena meningkatnya uang yang dipegang masyarakat yang mudik. fenomena seperti yang penulis uraikan di atas memiliki nilai plus maupun minus. Nilai plusnya, fenomena seperti itu menambah aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang mempunyai kontribusi pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, kondisi pengeluaran uang yang berlebihan seperti itu bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan pemborosan.
   
   Bayangkan, mereka bekerja membanting tulang dan menabung selama berbulan-bulan. Namun hasil kerja keras tersebut dihambur-hamburkan dalam waktu relatif singkat demi memanjakan pola hidup konsumtif dan hedonis, serta menjurus pada demonstration effect. Bagi golongan berpendapatan tinggi, mungkin porsi yang mereka keluarkan hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka. Tetapi bagi yang hidupnya subsisten, pengeluaran tersebut pasti merupakan bagian yang cukup besar dari pendapatan mereka. Memang, hidup tidak selamanya dapat dijelaskan oleh rasionalitas ekonomi. Hubungan emosional seringkali memiliki alasan yang lebih kuat, sehingga mengalahkan rasionalisme ekonomi. Mungkinkah beban hidup yang akhir-akhir ini makin berat menghimpit masyarakat kita mampu menyurutkan fenomena mudik dengan segala dinamikanya.
   

Continue Reading...

STRATEGI DAN TAHAPAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

STRATEGI DAN TAHAPAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

                                                      Oleh : Zul Amri, SE
 

1. PENDAHULUAN
   

Otonomi Daerah membawa konsekuensi adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Daerah harus mengetahui segala potensi yang dimiliki serta lihai mengelolanya sehingga mampu melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara bottom up (dari bawah keatas ). Dengan demikian Pemerintah daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.

Dengan pengelolaan yang bottom up akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang mampu memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Namun di lain pihak, anggaran pembangunan yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang impelementasi program pembangunan tersebut. Kewenangan pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah daerah dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan kemiskinan membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.

Kurang berhasilnya upaya penuntasan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan dikarenakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan selalu bersifat parsial, sektoral dan tidak terintegrasi serta tidak fokus bahkan terkadang atau ada beberapa kebijakan program yang justru menyebabkan terjadinya proses pemiskinan di tingkat masyarakat. Mengingat kompleknya penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan serta kurang berhasilnya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan, maka upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi maslah kemiskinan dilakukakn secara menyeluruh meliputi seluruh sektor pembangunan jika selama ini penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada aspek ekonomi maka strategi kedepan akan diperluas tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial budaya dan keamanan, disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Oleh karena itu dalam upaya mengatasi dan menanggulangi kondisi tersebut diperlukan strategi dan program prioritas pembangunan yang difokuskan pada percepatan dan pemerataan pembangunan. Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan daerah bukan merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga hasil yang diperoleh betul-betul dapat bermanfaat dan sekaligus dapat membebaskan daerah ini dari ketertinggalan, yang pada akhirnya Tanah Datar terbebas dari kemiskinan dapat terwujud.

  

1. GAMBARAN UMUM
   
   1. Geografis
      

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi
Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil untuk luas wilayahnya, yaitu 133.600 Ha (1.336 Km2),. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Masyarakat yang telah bertani secara turun temurun ini mempunyai motivasi dan semangat kerja yang tinggi.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu:

Utara    : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Selatan    : Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok

Barat    : Kabupaten Padang Pariaman

Timur    ; Kabupaten Sijunjung

 

1. KONDISI EKONOMI
   

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat digambarkan melalui kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang diindikasikan dengan (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Dari PDRB Tanah Datar dapat dilihat bahwa perkembangannya cukup stabil hal ini dapat dilihat dari table di bawah ini :

Perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2009

No	Tahun	PDRB Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Konstan (Milyar Rp)
1	2005	2.866,85	1.961,82
2	2006	3.394,76	2.076,13
3	2007	3.812,67	2.201,71
4	2008	4.366,79	2.331,74
5	2009*	4.725,97	2.469,13

(Sumber : http://www.tanahdatar.go.id )

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2009 dapat dilihat dari tabel berikut:

 

 

 

 

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2009

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)		Laju Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2005	8.603.515,56	5.887.480,16	16.75	4.95
2006	10.076.448,71	6.162.438,12	17.12	4.67
2007	11.178.234,01	6.455.126,60	10.93	4.75
2008	12.620.790,44	6.739.149,68	12.91	4.4
2009*	13.562.441,04	7.085.831,30	7.46	5.14

(Sumber:http://www.tanahdatar.go.id) )

Dari tabel di atas terlihat nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2005 atas dasar harga berlaku pengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp. 1 juta per orang pertahun. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2009 meningkat sebesar 7,46 persen. Tingginya nilai PDRB perkapita tersebut secara riil belumlah menunjukkan peningkatan terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Tanah Datar, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh dari inflasi. Sedangkan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2009 meningkat sebesar 5,14 persen dengan agregat Rp.7,085 juta rupiah pertahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB perkapita Tanah Datar memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

1. Prasarana dan Sarana Ekonomi
   
   Ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi yang memadai, meliputi Pasar, Bank dan Koperasi, akan sangat membantu intensitas dan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah. Saat ini di Daerah Kabupaten Tanah Datar teradpat ± 21 unit pasar pasar Nagari dan 14 unit pasar kecamatan serta pasar 1 pasar induk. Koperasi berperan sebagai lembaga perekonomian rakyat yang terbukti mampu mendorong perkembangan dan kemajuan perekonomian rakyat. Jumlah koperasi yang ada saat ini adalah sebanyak 178 buah dengan jumlah anggota sebanyak 32.392 orang yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten tanah datar (http://www.tanahdatar.go.id)
   
   
    
2. Prasarana dan Sarana Listrik
   
   Energi listrik merupakan salah satu fasilitas yang dapat mendorong aktifitas ekonomi rakyat dan perekonomian wilayah, karena dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup dan setiap saat maka aktifitas produksi yang dilakukan berbagai industri, baik industri kecil maupun industri sedang, dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup dapat mendorong peningkatan investasi karena investor mendapatkan external economic dari pasokan listrik tersebut.
   
3. Investasi Dunia Usaha dan Swasta
   
   Adanya perubahan paradigma pembangunan sesuai dengan arah reformasi yang sejalan dengan demokratisasi ekonomi menghendaki peningkatan peran serta masyarakat khususnya dunia usaha/sector swasta dalam proses pembangunan. Peran serta sector swasta dalam bidang investasi memungkinkan terjadinya akselerasi pembangunan sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan dalam masyarakat, sedangkan pemerintah dapat mengkonsentrasikan kegiatannya pada pelayanan publik dan penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mendorong investasi swasta.
   
4. Prasarana dan sarana air minum
   
   Secara umum kondisi layanan air bersih di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi dua system, yaitu system non perpipaan dan system perpipaan. Sistem non perpipaan ini terutama terdapat di daerah tepian sungai atau daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM. Pada tepian sungai terutama perdesaan sebagai sumber air bersih.
   
   Sumber air bersih yang lain adalah sumur galian baik sumur dalam maupun sumur dangkal. Sedangkan air bersih system perpipaan diproduksi dan didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA  ALAMI". Dalam tahun 2010 air minum yang telah diproduksi mencapai 6,768,216,00m3 dan di distribusikan untuk 16.159 pelanggan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan masyarakat menyebabkan produksi air bersih tersebut tidak lagi mencukupi (http://perpamsi.org/)
   
5. Struktur Perekonomian
   
   Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tanah datar.Pada tahun 2009 sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dari kegiatan perekonomian di Tanah Datar dengan kontribusi 37,98 persen. Kontribusi sektor jasa-jasa di tahun 2009 sebesar 17,28 persen sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 17,26 persen. Dengan demikian sektor jasa-jasa masih menempati posisi kedua sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Tanah Datar. Selain sektor Pertanian dan sektor Jasa-Jasa, sektor yang mempunyai andil yang cukup besar dalam struktur perekonomian Tanah Datar di tahun 2009 antara lain: sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,66 %), sektor Industri Pengolahan (11,63 %), sektor bangunan (7,62 %), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (6,55 %). Sementara itu, sektor-sektor lainnya seperti Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik dan Air Bersih serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan kontribusinya relatif masih rendah (di bawah 4%) terhadap struktur perekonomian Tanah Datar. Ketiga Sektor tersebut pada tahun 2009 hanya memberikan kontribusi sebesar 3,48 persen (sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan), sebesar 1,03 persen (sektor Listrik dan Air Bersih) dan hanya sebesar 1,78 persen (sektor Pertambangan dan Penggalian).
   
   Salah satu indikator menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2009:
   
   Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009
   

No	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	5.85	5.95	6.17	5.44	5.39
2	Pertambangan dan Penggalian	4.23	4.33	3.15	5.97	5.9
3	Industri Pengolahan	6.03	6.52	5.8	6.03	5.98
4	Listrik dan Air	8.88	9.17	9.05	6.14	6.12
5	Bangunan/Konstruksi	3.98	5.45	3.94	6.34	6.26
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5.86	6.35	5.58	5.89	5.9
7	Angkutan dan Komunikasi	4.32	6.11	5.33	6.29	6.31
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pemerintah	5.26	6.98	6.93	6.91	6.88
9	Jasa-jasa	3.97	4.58	7.36	6.31	6.39
	Kabupaten Tanah Datar	5.28	5.83	6.05	5.91	5.89

(Sumber : http://www.tanahdatar.go.id )

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 (5,91 persen) akselarasi kinerja perekonomian Tanah Datar tahun 2009 sedikit melambat. Hal ini diakibatkan adanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang stagnan dan bahkan melambat. Keadaan tersebut merupakan salah satu implikasi dari musibah galodo (Tanah Datar) dan gempa bumi (Sumatera Barat) yang terjadi di tahun 2009

1. KONDISI SOSIAL BUDAYA
   
   1. Penduduk dan Angkatan Kerja
      
      Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar sebanyak 336.576 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja yaitu 161.254 orang yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar .  Sedangkan yang bekerja di semua sektor lapangan kerja saat ini berjumlah 148.227 orang, maka angka pengangguran sebanyak 13.207 orang atau sekitar (8,27 %). 
      
   2. Pendidikan
      
      Kualitas sumber daya manusia(SDM) yang unggul dan berkompetensi sangat diperlukan agar mampu bersaing dalam tatanan kehidupan, baik pada tingkat regional maupun global. Peran dunia pendidikan sangat menentukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan IPTEK dan IMTAQ. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat berupaya sekali untuk meningkatkan tingkat pendidikan di kabupaten tanah datar, hal ini dapat dapat dilihat dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar menurut jenjang pendidikanya sebagai berikut ;
      
      1. Tingkatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
         
         Yaitu berjumlah sebanyak 309 sekolah dengan rincian 404 Sekolah Dasar (SD) dan 5 Madrasah Ibtidaiyah
         
      2. Tingkat SMP (SMP/MTs)
         
         Yaitu berjumlah sebanyak 89 sekolah dengan rincian 42 SMP dan 47 MTs
         
      3. Tingkat SMA /MA /SMK
         
         Yaitu berjumlah sebanyak 48 sekolah dengan rincian 17 SMA, 22 MA dan 9 SMK
         
      4. Diploma
         
         Yaitu terdapat ± 3 lembaga Pendidikan keahliaan 1 tahun
         
         
          
      5. Sarjana
         
         Yaitu Terdapat 1 Pergurua Tinggi Negeri dan 3 Perguruan Tinggi Swasta yaitu : STAIN, STIE, STIA dan STIKES
         
   3. Kesehatan
      
      Sarana dan prasarana kesehatan adalah rumah sakit, Puskesmas, Posyandu, beserta fasilitas/ peralatan medis yang dimiliki. Sampai saat ini Kabupaten Kabupaten Tanah Datar memiliki satu buah Rumah Sakit Umum type C dengan jumlah tempat tidur 138 tempat tidur , Dokter sebanyak 18 orang, terdiri dari 7 Dokter umum, 1 orang Dokter gigi dan 6 orang Dokter spesialis. Perawat berjumlah 80 orang dan paramedic non perawat 33 orang dan staf non kesehatan berjumlah 16 orang. Selain Rumah Sakit Umum, Kabupaten Kabupaten Tanah datar juga memiliki puluhan unit puskesmas yang tersebar di setiap nagari dan kecamatan yang ada di kabupaten tanah datar
      

1. STRATEGI DAN TAHAPAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN TANAH DATAR
   

• Kemiskinan Sebagai Permasalahan Bersama
  
  Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia namun juga bagi negara maju yang telah memiliki kemapanan dalam bidang ekonomi. Kemiskinan sebagai masalah bersama tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri.
  
  Program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat miskin dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Untuk dapat merencanakan program pembangunan sektoral yang holistik diperlukan suatu metode penentuan sasaran yang mapan. Oleh karena itu, pengembangan informasi yang berkaitan dengan profil penduduk miskin dan wilayah miskin harus dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran secara tepat dan terarah. Faktor yang memicu terjadinya kemiskinan diantaranya rendahnya taraf pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan yang menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa.
  
  Banyak masyarakat miskin yang telah tersentuh program penanggulangan kemiskinan namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Program pemerintah selama ini dapat diibaratkan dengan analogi ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Analogi ini perlu diperluas. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (capacity building) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah orang punya kail dan memiliki keterampilan mengkail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok "elit". Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.
  
  
   
  Beberapa hal yang perlu di perhatikan gagalnya program penanggulangan kemiskinan, yaitu :
  
  • Program penanggulangan masih berorientasi pada aspek ekonomi semata. Kenyataan yang ada bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi sehingga program penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi juga aspek lainnya secara holistik.
    
  • Program penanggulangan kemiskinan dengan pola top down planning memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek bukan sebagai subyek atau pelaku utama yang aktif terlibat dalam aktivitas program tersebut. Untuk itu perlu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan jika memungkinkan sampai pada tahap pengambilan keputusan.
    
  • Program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk rasa murah hati dari pemerintah yang akhirnya mengenyampingkan produktivitas masyarakat miskin dan mendorong masyarakat miskin lebih menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Seharusnya masyarakat miskin dipandang sebagai sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya yang dimiliki. Masyarakat miskin akan mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mau memberikan kebebasan kepada masyarakat tersebut untuk mengatur dirinya sendiri yang diikuti oleh peran pemerintah sebagai fasilitator.
    
  Ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak hanya mengenai besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada sasaran namun juga harus terdapat upaya peningkatan kemampuan, kewenangan serta tanggung jawab masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pengelolaan tersebut.
  
• Strategi dan Tahapan
  
  Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan.
  
  • Pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hen-daknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dsb. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.
    
  • Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), serta informasi pasar.
    
  • Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
    
  • Keempat, strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.
    

Disamping strategi tersebut perlu juga dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin, Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :

• Tahap penyadaran,
  
  Target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
  
• Tahap Pengkapasitasan
  
  Tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola paluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann mewujudkan harapan dan eksistessi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organiasasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan "aturan main" yang akan digunakan dalam mengelola peluang.
  
• Tahap Pendayaan
  
  Pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.
  

Dalam kaitan ini upaya memberdayakan masyarakat setidak-tidaknya harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu

• Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memilki potensi (daya) yang dapat dikembangkan,
  
• Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan
  
• Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Untuk proyeksi ke masa depan sangat dibutuhkan upaya yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan.
  

Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarkat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik

1. Penutup
   

Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten dengan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tanah datar dan memberikan kontribusi sebesar 37,98 % terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang berpenduduk 336.567 jiwa dengan jumlah penduduk angkatan kerja yaitu 161.254 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 13.207 orang atau sekitar (8,27 %). 

 

Dalam memberdayakan masyarakat miskin di Tanah datar sangat diperlukan partisipasinya sebagai kekuatan dinamisasi dan perekat masyarakat akar rumput untuk menunjang pembangunan. Pemberdayaan memberi ruang bagi pengembangan keberagaman kemampuan masyarakat miskin dimana satu sama lain akan saling melengkapi. Memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan harus mampu meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Jadi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan bukanlah jumlah bantuan yang diutamakan tetapi bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan pembangunan yang berbasis kepada masyarakat

 

Continue Reading...